Akar Masalah Sentimen Anti China (2)

WNI Keturunan China dan Strategi Politik

Oleh : DR.Wong Chin Na, SE,Ak,MBA

SENTIMEN anti China yang cukup hangat belakangan ini (sejak awal 1997 - pen) adalah salah satu strategi dari pemerintah sekarang (rejim Soeharto - pen) yang didominasi Golkar dengan korupsi dan nepotismenya. Untuk membersihkan Golkar dari tuduhan anti China ; yang sampai sejauh ini masih diperlukan untuk mendapat bantuan dari negara lain, dicarilah kambing hitam agar Golkar tetap bersih dan pemerintah Suharto tetap berjaya. Pilihan yang terbaik adalah fanatisme agama Islam dan PPP.

Agama Islam yang secara tradisional selama ratusan tahun hidup berdampingan secara damai dengan agama lain dijadikan alat untuk mempercepat munculnya "musuh bersama", yang kebetulan kurang pengikutnya dari kalangan warga keturunan China. Pesantren-pesantren secara sistematis disusupi agen-agen pemerintah untuk menggiring murid-muridnya yang masih polos, menjadi anti China yang di-identik-kan dengan Kristen. Padahal penganut Kristen di Indonesia, sebagian besar adalah warga pribumi dari daerah Indonesia Timur, dan tidak semua warga keturunan China penganut Kristen.

PPP sebagai wadah aspirasi politik dari kalangan Islam (sebelum reformasi -pen) otomatis memikul dampaknya, sehingga dianggap kurang bersahabat oleh warga keturunan China dan non Islam. Tindakan brutal terhadap toko-toko milik warga keturunan China, Gereja dan Vihara sekitar Pemilu 1997 yang lalu sering dikaitkan dengan kampanye PPP. Padahal para petinggi PPP bukan orang bodoh untuk melakukan hal-hal seperti itu, yang otomatis tidak akan mendapat simpatik dari kalangan moderat Islam di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kalau diteliti lebih lanjut, tindakan brutal terhadap warga keturunan China yang silih berganti terjadi setelah terbentuknya ICMI di bawah pimpinan Habibie yang kader Golkar, sebelumnya tindakan brutal seperti itu jarang sekali terjadi.

Sayangnya PPP dalam usaha meningkatkan pendukungnya kurang tegas memisahkan antara anggota / pendukung yang sebenarnya dengan "pendukung palsu" yang ingin mendiskreditkan PPP atau mengail di air keruh. Tantangan Gus Dur untuk membuktikan dalang kerusuhan yang sebenarnya dalam peristiwa Tasikmalaya; yang sebelumnya mengkambing-hitamkan salah satu organisasi sosial Islam yang erat kaitannya dengan ibundanya, tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak penguasa.

Dihembuskanlah isu bahwa kalau PPP sampai menang Pemilu, maka Indonesia akan dijadikan negara Islam dan semua warga keturunan China harus masuk Islam. Oleh karena itu dalam setiap kampanye Pemilu selalu ditekankan (secara tertutup) bahwa warga keturunan China dan kalangan non Islam lainnya harus memilih Golkar, kalau tidak posisi Golkar menjadi agak lemah dan mudah disaingi PPP. Kalau hal ini sampai terjadi, tentu akan menjadi bencana besar bagi warga keturunan China dan non Islam. Suatu taktik kampanye yang hebat bukan? Padahal secara logika, 3 dari 5 fraksi yang ada di DPR (Golkar, Utusan Daerah dan Wakil ABRI) identik dengan Golkar, sehingga kalaupun perolehan suara untuk ketiga kontestan Pemilu sama besar, Golkar akan tetap unggul di DPR / MPR karena didukung fraksi ABRI dan Utusan Daerah yang ditunjuk langsung oleh presiden tanpa melalui Pemilu.

Dengan demikian, maka aspirasi politik warga keturunan China hanya memiliki 2 alternatif, yaitu Golkar dan PDI. Sebaliknya apabila banyak warga keturunan China yang menjadi anggota PDI, maka diperkirakan PDI akan menjadi ancaman utama bagi Golkar, karena warga keturunan China ini diyakini akan menjadi penyumbang dana yang sangat potensial. Dengan dukungan dana yang kuat, maka PDI akan mampu melaksanakan berbagai program sosial kemasyarakatan yang akan meningkatkan simpati masyarakat luas. Apalagi kalau PDI dipimpin oleh Megawati yang bagaimanapun masih membawa karisma Bung Karno, yang sampai
saat ini masih banyak mendapat simpati masyarakat..

Oleh karena itu pemerintah dengan berbagai cara berusaha memecah belah PDI, dan puncaknya adalah kasus Surjadi. Terhadap warga keturunan China sendiri, secara sistematis dilakukan intimidasi oleh kalangan intelijen AD dengan disertai ancaman. Pengusaha yang ketahuan menjadi pendukung PDI, diancam ijin usahanya akan dicabut. Perusahaan pendukung Golkar yang mempekerjakan orang-orang PDI juga diancam, sehingga sebagian terpaksa mem PHK nya. Salah satu contoh yang mendapat sorotan luas adalah Laksamana Sukardi yang
(dipaksa) mengundurkan diri dari jabatan Direktur Lippo Bank dengan alasan yang tidak masuk akal, sekalipun dia bukan keturunan China.

Dengan demikian, maka tidak ada pilihan lain bagi warga keturunan China untuk menampung aspirasi politiknya selain Golkar. Dengan dukungan dana dari para pengusaha besar keturunan China (sebagian adalah milik pejabat juga, yang bukan milik pejabat dalam prakteknya dipaksa) maka Golkar menjadi tak tertandingi oleh partai-partai lain. Pengusaha-pengusaha keturunan China yang rakus, otomatis akan memanfaatkan hal ini dengan meminta proyek-proyek baru
dari pemerintah untuk menutup kerugian dana yang disumbangkan ke Golkar.

Sumbangan ke Golkar ini akhirnya berlangsung secara rutin dan berkembang menjadi sumbangan ke pribadi-pribadi pejabat dari berbagai eselon, dan terciptalah kolusi yang bagaikan lingkaran setan yang disebut-sebut sebagai penyebab timbulnya ekonomi biaya tinggi.

Dalam hal ini perlu ditekankan sekali lagi, kolusi ini hanya terjadi di kalangan pengusaha-pengusaha keturunan China yang rakus saja yang dengan teknik kolusinya mampu berkembang menjadi pengusaha besar, tetapi jumlahnya hanya puluhan perusahaan saja. Masih banyak pengusaha-pengusaha keturunan China yang jujur, yang karena kejujurannya usahanya tidak berkembang sepesat pengusaha yang rakus, sehingga tidak masuk nominasi sebagai penyandang dana Golkar.

Bahkan ada beberapa di antaranya yang rela menjual perusahaannya, karena tidak tahan menghadapi pemeras-pemeras berdasi. Contoh yang cukup menghebohkan adalah dijualnya Bank Niaga milik keluarga Tahija yang sebenarnya cukup sehat, kepada seorang pengusaha yang mempunyai akses kuat ke pucuk pimpinan negara (Hasjim Djojohadikoesoemo, adiknya Prabowo Soebianto- pen). Padahal Tahija juga bukan keturunan China.

Meskipun demikian, di dalam tubuh Golkar sendiri pasti banyak orang-orang jujur dengan jiwa nasionalisme yang tinggi yang menginginkan kemajuan bangsa dan negara Indonesia, tanpa bercita-cita menumpuk kekayaan pribadinya. Mereka inilah sebenarnya yang sangat potensial
untuk melakukan pembenahan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Seperti apa yang dikatakan Harmoko, pencalonan diri Amien Rais dan Megawati sebagai presiden dalam SU-MPR yang akan datang di luar sistem yang berlaku (saat itu Mega dan Amin bukan anggota DPR/MPR - pen), sekalipun mereka juga mendapat dukungan rakyat. Maka secara konstitusional mustahil Amien Rais dan Megawati dapat mencalonkan diri menjadi presiden.

Tetapi kalau yang mencalonkan diri anggota Golkar sendiri yang saat ini duduk di DPR/MPR, masalahnya menjadi lain dan Harmoko tidak dapat lagi mengatakan bahwa hal ini di luar sistem yang berlaku (yang sampai kapanpun tidak mungkin dirubah untuk memberikan kesempatan pada Amien Rais dan Megawati mencalonkan diri menjadi presiden). Oleh karena itu selama Pak Harto masih berkuasa, tidak heran kalau ada pejabat yang jujur dan berprestasi selalu dipensiunkan lebih awal atau disingkirkan sebagai Dubes, karena dikhawatirkan akan banyak pendukungnya.

Penempatan sang menantu sebagai Komandan Kopassus diduga untuk mencegah segala kemungkinan, mengingat Kopassus yang dulu masih bernama RPKAD adalah faktor kunci yang mendukung keberhasilan perjuangan Angkatan 66. Sikap preventif ini juga tampak jelas dari berita terakhir mengenai Sofyan Wanandi yang dijadikan kambing hitam oleh Faizal Tanjung (ex Menko Polkam - pen), karena dia terang-terangan menolak memberikan sumbangan ketika dihubungi ABRI. Beberapa tokoh Angkatan 66 kawan seperjuangan Sofyan Wanandi, terang-terangan membela dia karena mereka sudah tahu dengan jelas sampai di mana jiwa nasionalisme Liem Bian Koen yang China ini.

Keluarga Amir Biki yang sakit hati terhadap Benny Moerdani dalam Peristiwa Tanjung Priok, diperalat untuk menjatuhkan Sofyan Wanandi yang dekat dengan Benny Moerdani. Liem Sioe Liong yang tidak ada hubungan apapun juga turut dilibatkan. Tidak heran kalau ada beberapa radio luar negeri menyebutkan hal ini hanya rekayasa Faizal Tanjung semata-mata untuk membalas dendam terhadap Benny Moerdani Cs yang pernah menyingkirkannya semasa menjabat sebagai Pangab.


KRISIS MONETER.
Krisis moneter adalah sesuatu yang wajar yang terjadi di negara manapun, apabila kondisi keseimbangan pasar (equilibrium) dalam bidang moneter negara bersangkutan terganggu. Secara teoritis, apabila penerimaan dan pengeluaran negara kita (ke negara lain) sama, maka nilai tukar rupiah terhadap US$ akan tetap nilainya. Rupiah akan menguat jika penerimaan negara kita lebih besar dari pengeluarannya (surplus), sebaliknya rupiah akan melemah jika
penerimaan negara kita lebih kecil dari pengeluarannya (defisit).

Dalam batas tertentu, pembelian barang-barang modal (mesin-mesin) dari luar negeri meskipun untuk sementara mengakibatkan defisit dapat diterima, dengan catatan barang-barang modal tersebut dalam batas waktu yang wajar dapat menghasilkan barang yang sebelumnya harus diimpor dengan harga yang lebih murah. Keuntungan yang diperoleh, meskipun diterima oleh pihak swasta, secara makro merupakan penghematan devisa bagi negara kita yang sebelumnya dinikmati oleh negara lain.

Contoh yang saya anggap cukup berhasil dalam hal ini adalah produk tekstil. Dengan kwalitas yang cukup baik dan harga yang kurang dari separuh tekstil impor, maka tanpa disuruhpun rakyat akan lebih suka membeli tekstil produk dalam negeri daripada tekstil impor yang mahal.
(Catatan: sayangnya industri tekstil di Indonesia akhirnya menjadi bumerang bagi negara kita sendiri, akibat salah urus yang parah dan pengusahanya lebih mementingkan kekayaan pribadi daripada pengembangan perusahaan.)

Keuntungan yang diperoleh dari subsitusi barang impor, dipakai untuk mencicil utang pembelian barang modal yang memproduksi barang tersebut. Setelah lunas, keuntungan ini menjadi cadangan devisa bagi negara kita. Jadi secara keseluruhan, pengeluaran negara kita akan berkurang sehingga akan meningkatkan surplus atau mengurangi defisit. Dengan demikian nilai tukar rupiah akan menguat terhadap US$.

Sebaliknya, apabila perusahaan yang mengimpor barang modal ini tidak dapat bekerja secara efisien, maka barang yang dihasilkan lebih mahal dari harga impor sehingga tidak mampu bersaing di pasaran. Akibatnya impor barang yang sama akan tetap berlangsung. dan perusahaan yang bersangkutan akhirnya bangkrut. Secara makro, bangkrutnya perusahaan ini akan memboroskan devisa negara dan akhirnya menambah defisit neraca pembayaran. Contohnya dalam hal ini adalah produk otomotif dalam negeri yang jauh lebih mahal dari mobil
impor.

Kalau impor barang modal ini dari tahun ke tahun terus bertambah besar tanpa perhitungan yang matang, sekalipun masing-masing perusahaan yang mengimpornya mampu menghasilkan barang yang dapat bersaing dengan produk impor, suatu saat akumulasi cicilan hutang atas barang modal tersebut mencapai jumlah yang jauh lebih besar dari devisa yang dapat
dihemat. Kondisi seperti ini bukan menghemat devisa, tetapi malahan memboroskan devisa.

Analog dengan ini dapat diibaratkan suatu keluarga yang membeli sebuah minibus bekas seharga Rp 10 juta secara cicilan untuk dipakai bersama-sama, agar menghemat biaya tranportasi sehari-hari. Biaya transportasi yang dihemat dipakai untuk membeli bensin dan membayar cicilan minibus tersebut. Bayangkan kalau minibus tersebut setelah lunas diganti
dengan Pajero seharga Rp 200 juta, apa keuangan keluarga tersebut tidak terkuras habis?

Keadaan ini akan bertambah parah apabila rakyat dicekoki terus setiap hari melalui iklan TV untuk membeli barang-barang mewah ex impor. Makan buah-buahan impor dianggap lebih bergengsi dibandingkan buah-buahan lokal, padahal kandungan vitamin di dalamnya relatif sama. Banyak orang-orang kaya yang hanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya, khusus mengimpor bahan-bahan bangunan untuk istana yang sedang dibangunnya.

Ibadah Haji dijadikan komoditi business tersendiri, sehingga banyak rakyat kecil di pedesaan dan pinggiran kota yang jatuh miskin setelah pulang Haji. Dalam ajaran Islam, ibadah
Haji wajib bagi yang mampu (kaya), tetapi tidak dianjurkan kalau untuk ibadah Haji tersebut harus menjual sawah atau kebun yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Tanah miliknya langsung berpindah tangan ke pengusaha properti yang didukung pejabat tertentu, dan secara tidak sadar mereka telah turut memboroskan devisa negara.

Para pejabat pemerintah yang berwenang dalam soal impor atau Depag tentu tahu hal ini, tetapi tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegahnya, karena pribadinya diuntungkan melalui berbagai macam cara. Di antaranya karena perusahaan importir tersebut sebagian milik keluarganya sendiri, atau pejabat bersangkutan mendapat komisi yang cukup besar. Uang komisi dan hasil korupsi lainnya agar aman disimpan di luar negeri, dan akibatnya menambah
beban pengeluaran devisa negara.

Inilah sebenarnya faktor utama terjadinya krisis moneter di Indonesia. Apabila pada masa krisis moneter ini (akhir 1997 s/d awal 1998 - pen) banyak orang yang memburu dolar dan mengirimkannya ke luar negeri, itu hanya sekedar ekses dari keadaan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$. Meskipun ditinjau dari segi nasionalisme hal seperti ini merupakan perbuatan tercela, tetapi tindakan ini secara manusiawi - tanpa melihat pribumi atau non pribumi - adalah sekedar usaha manusia untuk menyelamatkan harta kekayaannya. Akibat yang terjadi, krisis rupiah bertambah parah, jauh di atas kewajaran secara teori ekomoni dan moneter.

Bantuan IMF dengan berbagai saran-sarannya yang memberatkan negara kita, lebih diterima oleh pemerintah daripada saran-saran yang dikemukakan akhli-akhli bangsa Indonesia sendiri. Para penguasa negara lebih rela negara kita secara tidak langsung dikuasai oleh bule-bule daripada oleh bangsa sendiri yang tidak sehaluan. Kenyataannya sampai sejauh ini (Jan.1998 - pen) IMF hanya membantu sebesar $ 3 milyar dari $ 23 milyar yang dijanjikan. Maka timbullah gosip-gosip yang silih berganti yang intinya menjurus kepada timbulnya kekacauan masal dan penggantian pemerintahan yang sudah sejak lama tidak mendapat dukungan rakyat akibat berbagai macam kebohongan yang ditimbulkan sendiri.

Krisis moneter seperti ini, merupakan peluang bagi kalangan tertentu untuk memperkokoh keberadaan "musuh bersama", yaitu warga keturunan China dengan segala sepak terjangnya di dunia business, yang di isukan sebagai penyebab timbulnya krisis moneter di Indonesia. Dengan cara ini maka "musuh bersama" yang sebenarnya dapat tidur nyenyak di atas tumpukan dolarnya.

Diposting pada 29 November 1999
Bersambung ke bagian 3.